Subhanallah

Surabaya – Selain membuat warga penasaran, temuan kepiting berlafal asma Allah juga ditanggapi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumenep. MUI minta agar kepiting tersebut dijaga kesuciannya.

“Kalimat Allah itu harus ditempatkan di tempat yang mulia dan harus dijaga kesuciannya,” kata Ketua MUI Kanupaten Sumenep KH Syafraji kepada detiksurabaya.com, Rabu (28/5/2008).

Selain itu, KH Syafraji juga meminta agar kepiting berlafal asma Allah itu dijaga dan tidak ditempatkan disembarang tempat.

Warga sekitar yang mendengar kabar penemuan kepiting tersebut, kini terus berdatangan. Mereka ingin membuktikan kebenarannya. Bahkan, Masjuri juga berencana akan mengkonsultasikan kepiting yang masih terlihat segar itu kepada orang pintar.

Kepiting yang dianggap aneh ini membuat gempar warga sekitar ditemukan Marjuki saat mencari kepiting di pesisir pantai Panele, Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Rabu (28/5/2008) pagi tadi.

Foto: Kepiting berlafal Allah temuan Masjuri warga Sumenep, Madura/Moh Hartono

IGOS Summit 2

Beberapa isu Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang saat ini sedang menjadi fokus perhatian kita, khususnya di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia antara lain: masalah kesenjangan digital (digital divide), belum maksimalnya peran dan pemanfaatan TIK, dan legalisasi perangkat lunak, serta terbatasnya infrastruktur pendukung TIK. Berbagai upaya dilakukan untuk mengantisipasi berbagai issu tersebut, mulai dari pembuatan kebijakan hingga pelaksanaan kegiatan.

Bantuan Langsung Tawuran (BLT)

Banyak yang menolak bantuan pemerintah karena khawatir masyarakat malah pada berantem memperebutkannya. Yang terjadi bukan ‘Bantuan Langsung Tunai’ tapi ‘Bantuan Langsung Tawuran’.
Di sejumlah tempat banyak terjadi salah data, sehingga penyaluran bantuan itu meleset dari sasaran. Ada sebuah keluarga miskin yang hidup di petak kecil berdinding triplek yang tidak kebagian bantuan, sementara tetangganya yang punya rumah lebih kokoh plus sepeda motor memperoleh bantuan itu.

Kelemahan pendataan dan salah sasaran itu bisa menimbulkan keributan.
Di Jawa Barat, dua orang berantem sampai berdarah-darah karena berebut bantuan seratus ribu itu. Ada juga berita mengenai beberapa tetangga yang baku pukul karena merasa paling berhak atas bantuan itu.

Sesudah Seratus Tahun Membentang, 1908-2008

Karya Taufiq Ismail

Berdiri kita di tebing yang menjulang
Samudera waktu bersama kita pandang
Adalah sejarah yang membayang
Seratus tahun telah terbentang
Peristiwa demi peristiwa pergi dan datang menggelombang

Dalam skala besar dunia berperang dua kali
Dalam ukuran sedang dunia berperang berpuluh kali
Dalam ukuran kecil konflik berlangsung tak terhitung kali
Kolonialisme memuncak dan kolonialisme berguguran
Bangsa-bangsa tertindas merebut bendera kebebasan
Kita pancangkan Merah Putih itu dan dia berkibaran

Sri (Jangan) Minggat

Sri, kapan kowe bali, kowe lunga ora pamit aku, jarene nang pasar arep tuku terasi, nganti sak prene kowe during bali…
Penyanyi campursari Sonny Jos menggambarkan Sri sebagai wanita sederhana nan lemah lembut tetapi berhati keras. Ketika menghadapi masalah rumah tangga yang tidak bisa ia tanggungkan lagi, Sri memutuskan untuk minggat. Kisah itu pun diabadikan Sonny dalam lagu ‘Sri Minggat’ yang dihapal semua orang itu.

DPR dan Pemberantasan Korupsi

RESISTENSI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik tertentu terhadap upaya penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berakhir.

Kendati demikian, peristiwa itu masih meninggalkan kesan dan pesan bahwa DPR dan partai politik belum sepenuhnya mendukung upaya pemberantasan korupsi di republik tercinta ini. Padahal dalam sejarah, seperti terjadi di banyak negara,semisal Inggris dan China, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak pernah lepas dari peranan parlemen dan partai politik.

Lalu, apa yang bisa diharapkan dari DPR dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi? Di zaman reformasi yang dimulai 1998, peranan DPR semakin kuat dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari menguatnya beberapa kewenangan DPR, yaitu legislasi, anggaran, pengawasan terhadap pemerintah, serta melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi sejumlah pejabat publik seperti Gubernur Bank Indonesia.